Mengapa Jokowi Harus Dijatuhkan?
spnmasterwl, – “ Dalam setahun masa kekuasaan Jokowi ini, hidup masyarakat semakin
susah,” ujar Fadli Zon. Pernyataan wakil ketua DPR itu sangat benar
terjadi di masa Jokowi. Namun tentunya akan sangat berbahaya sekali
apabila kita men-generalisir pernyataan tersebut berlaku pada seluruh
masyarakat Indonesia. Pastinya, selama satu tahun pemerintahan Jokowi
ada pihak-pihak yang dikecewakan dan terganggu pendapatannya. Itulah
sebabnya Jokowi harus segera dilengserkan.
Seperti diketahui, tidak banyak yang
bisa dilakukan Jokowi, seorang Presiden yang tidak memiliki posisi
strategis dalam partai maupun kekuatan finansial yang mumpuni, dalam
satu tahun pemerintahannya. Banyak intrik dan kegaduhan politik
diciptakan untuk menguji kekuatan Jokowi, yang terbukti bisa
diselesaikan Jokowi walaupun menghabiskan energi yang tidak sedikit.
Pemerintah yang Mengecewakan
Pemerintahan Jokowi memang mengecewakan,
terutama bagi beberapa pihak berikut. Pertama tentunya adalah para
oposisi dan haters, yang memang tidak punya alasan logis untuk
menjelaskan ketidaksukaannya. Prinsip mereka adalah “Jokowi selalu
salah, kalau Jokowi benar, segera cari kesalahannya…”. Mudah sekali
untuk menemukan tokoh-tokoh haters terutama di media sosial, orang-orang
seperti Jonru, Paonganan, Ratna Sarupmpaet, Nanik S. Deyang Dll. adalah
orang2 pertama yang bersorak apabila satu kesalahan kecil saja
dilakukan Jokowi, dan langsung memalingkan muka apabila Jokowi
menghasilkan prestasi. Tapi tidak apa. Haters tidak bisa dipungkiri
keberadaannya dalam negara demokrasi. Hanya di negara demokrasi semu
saja, seperti Turki misalnya, haters atau oposisi harus dibungkam
“dengan cara apapun”. Beberapa haters toh hanya mengail di air keruh.
Jonru atau Situs2 media abal-abal atau berbau “Islam” seperti posmetro,
nbcindonesia, piyungan, arrahmah, voa-islam dll. hanya berharap
keuntungan dari semangat haters yang menggebu-gebu. Perhatikanlah betapa
banyakna iklan-iklan di situs tersebut. Semakin banyak haters yang
mengamini mereka semakin besar profit yang didapat. Entah ajaran agama
apa yang mereka anut, tapi pastinya agama itu menghalalkan fitnah untuk
mencari uang.
Pihak kedua yang dikecewakan Jokowi
adalah partai pengusungnya. Sejak mendeklarasikan diri sebagai pengusung
Jokowi dalam Pilpres, partai-partai KIH memiliki harapan tinggi
terhadap Jokowi, yaitu sama dengan perkiraan banyak orang, bahwa Jokowi
akan mudah disetir. Harapan itu lambat laun sirna sejak Jokowi tidak
menempatkan satupun ketua parpol dalam kabinetnya. Selanjutnya, harapan
PDIP untuk bisa menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri-pun kandas,
dikalahkan permainan cantik Jokowi. Jokowi sadar bahwa di Indonesia, ada
tiga kekuatan utama yang tidak boleh jatuh ke tangan partai. Mereka
adalah TNI, KPK, dan Polri. Jaksa tidak terlalu penting karena terbukti
selama ini penangkapan jaksa-jaksa nakal oleh KPK tidak menimbulkan
kegaduhan. Tapi coba saja petinggi Polri atau TNI dicokok KPK, langsung
ribut negeri ini. Demi mencegah masuknya pengaruh PDIP ke Polri, Jokowi
memang mengakomodir Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.
Tujuannya tentu saja “test the water”, memunculkan penolakan dari publik
dan blunder dari pihak Budi Gunawan. Dengan alasan penolakan publik
itulah, Jokowi memiliki alasan kuat untuk mengajukan calon lain yang
lebih kredibel sebagai Kapolri. Para pendukung Budi Gunawan – terutama
legislatif – harus kecewa karena artinya Polri bebas dari pengaruh
parpol. Lalu bagaimana dengan kriminalisasi AS dan BW ? Kedua tokoh itu
memang disinyalir tidak netral. Lihat saja bagaimana praktik petral yang
jelas-jelas merugikan negara dan menjadi sumber bancakan pejabat selama
puluhan tahun tidak tersentuh oleh mereka, sedangkan oleh Jokowi Petral
bisa dibubarkan dengan mudah.
Kekecewaan selanjutnya yang dialami
parpol pendukung adalah ketidakmampuan Jokowi untuk melindungi mereka
dari jeratan hukum. Siapa bisa bilang KPK dilemahkan Jokowi ketika
anggota DPR dari PDIP, HANURA, dan NASDEM berhasil dicokok KPK. Tidak
main-main, yang ditangkap KPK adalah pentolan alias setingkat sekjen
partai. Baru-baru ini malah pimpinan PKB dipanggil KPK. Sungguh satu
kekecewaan bahwa Jokowi tidak bisa mengeluarkan pengaruhnya untuk
mencegah penangkapan tokoh-tokoh parpol KIH.
Kekecewaan lain dialami oleh pecahan PPP
dan Golkar, yang berharap Jokowi menggunakan “kekuasaannya” untuk
segera melegalkan mereka, namun yang terjadi Jokowi malah
menggantungkannya dan menyerahkan segalanya ke meja pengadilan. Jokowi
tentunya lebih memilih untuk didukung partai-partai yang solid seperti
PAN, daripada “pecahan” partai yang belum tentu bisa dipegang
komitmennya. Dalam prinsip peperangan jaman dahulu, seorang pengkhianat
biasanya memang tidak akan dipercaya lagi sepanjang hidupnya, karena
kapanpun mereka bisa berbalik mengkhianati majikannya.
Selanjutnya kekecewaan partai-partai
terhadap Jokowi adalah “pelit-nya” pemerintah menjadikan BUMN sebagai
ATM partai-partai. Seperti diketahui, KIH dan KMP kompak menuntut
menteri Rini mundur karena sulit sekali menembus BUMN selama Rini masih
memegang kendali. Jokowi memberi sedikit angin segar dengan menempatkan
orang parpol dan relawan sebagai komisaris BUMN, tapi selagi Rini
berkuasa jangan harap bisa dilakukan penyelewengan terhadap BUMN.
Alhasil, seperti kita lihat, parpol-parpol yang kasnya seret karena
selama ini menggantungkan nasib dari “setoran” BUMN berteriak-teriak
meminta reshuffle kabinet alias mengganti Rini dengan orang yang lebih
“lunak”. Semoga saja Jokowi tidak bergeming karenanya.
Indonesia Hancur Kalau Dipimpin Jokowi
Kalimat yang konon diucapkan Jusuf Kalla
itu menjadi kalimat sakti yang sangat diagung-agungkan kalangan oposisi
dan haters, melebihi ayat Al Quran sekalipun. Semua ayat Al Qur’an
maupun Sunnah yang mewajibkan berbaik sangka menjauhi fitnah seakan-akan
tidak berlaku lagi lewat “sabda” Jusuf Kalla tersebut. Memang bagi
Haters, lebih baik Indonesia hancur daripada dipimpin Jokowi. Bagi
mereka, harga diri mereka yang tercoreng lewat kemenangan Jokowi lebih
penting daripada kemajuan dan keberlangsungan hidup Republik Indonesia.
Tapi anggaplah ucapan Jusuf Kalla itu
betul, Indonesia akan hancur apabila dipimpin oleh Jokowi, maka bagi
kalangan orang beriman, tentunya harus disikapi dengan baik sangka
terlebih dahulu. Apabila yang dimaksud JK adalah kehancuran tatanan
kehidupan Indonesia yang selama ini dikuasai mafia, maka JK tampaknya
benar.
Bukan tanpa alasan rakyat Nusantara
jaman dahulu mengangungkan Dewa Siwa, sang Dewa Kehancuran, karena
mereka percaya setelah kehancuran akan muncul kehidupan yang lebih baik.
Begitu juga dengan keadaaan negeri ini, yang setelah berpuluh tahun
berada dalam zona kenyamanan nan koruptif, kini seakan terguncang arus
perubahan. Selama zaman Soeharto, rakyat dibuat terlena dengan
harga-harga yang murah walaupun kesejahteraan sangat sulit untuk
dicapai. Kekayaan, bagi Soeharto, hanya berhak dikuasai oleh sebagian
kecil masyarakat negeri ini, terutama yang memiliki akses dengan
kekuasaan. Di jaman Soeharto, Jangan harap buruh bisa memperjuangkan
kenaikan gaji sesering sekarang atau menghina Presiden sesuka hati.
Perbedaan utama antara Jokowi dan Soeharto adalah orientasi pembangunan.
Apabila Soeharto berjiwa Jawa Sentris, Jokowi berjiwa Nusantara
Sentris. Jokowi berusaha menstabilkan harga dan supply barang di seluruh
pelosok Nusantara melalui pembangunan infrastruktur. Efeknya tentu saja
kenaikan harga, karena sebagai contoh, apabila asumsinya produksi beras
tetap sedangkan harga beras di Papua bisa dikurangi, maka tentu saja
permintaan beras di Papua akan meningkat. Efeknya, stok beras di Jawa
akan berkurang dan harganya akan naik. Begitu pula dengan stok barang
yang lainnya. Oleh karena itu peningkatan produksi pertanian menjadi
kewajiban yang terelakkan dari pemerintah.
Setahun pemerintahan Jokowi pastinya
sangat mengecewakan para Mafia yang selama ini menikmati sistem yang
korup. Langkah Jokowi untuk melawan mafia tentu saja akan mendapat
perlawanan. Contohnya, ketika Jokowi memberi kewenangan kepada Bulog
untuk mengimpor sapi, para mafia impor langsung menimbun stok untuk
menyebabkan kelangkaan daging sapi di pasaran. Selanjutnya, tekanan
Jokowi terhadap Freeport langsung disikapi dengan munculnya isu
penggunaan konsultan lobi politik. Satu terobosan terpenting, pembubaran
Petral dalam hal ini dipastikan akan menimbulkan keributan karena
banyak pihak yang berkepentingan di dalamnya. Dalam kasus asap, terlihat
jelas upaya mafia hutan untuk memaksimalkan kerusakan di awal
pemerintahan Jokowi. Mereka mempercayai prinsip “paling mudah menebang
pohon ketika pohon itu baru tumbuh” – waktu sekarang ini adalah paling
tepat untuk membakar hutan karena mereka yakin ketika pemerintah sudah
lebih kuat pada tahun-tahun berikutnya, akan sangat sulit untuk
melakukan hal itu. Berbeda dengan zaman SBY ketika pembakaran hutan bisa
dilakukan rutin setiap tahunnya. Di bidang kelautan, kerugian mafia
sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Penenggelaman kapal-kapal asing sudah
tentu menghasilkan kerugian yang tidak sedikit bagi para mafia ikan.
Terbukti lewat kosongnya cold storage di Philipina, Malaysia, dan
Thailand.
Adalah sangat mustahil mafia yang
bisnisnya terganggu akan tetap diam. Bagi mafia-mafia yang kehilangan
penghasilan jutaan dolar berkat “keusilan” Jokowi, tentu saja bagi
mereka akan lebih baik jika Jokowi dijatuhkan atau minimal dirusak
kredibilitasnya. Adalah sangat mudah bagi mereka mengeluarkan uang
ratusan hingga ribuan dolar untuk membuat isu-isu miring yang bisa
merusak nama baik Jokowi. Isu rekayasa suku Anak Dalam, penggunaan
konsultan lobi, dll. adalah sebagian dari isu yang dihembuskan barisan
sakit hati, yang dengan mudahnya disebarluaskan kelompok haters. Sedikit
banyaknya tentu saja energi pemerintah terkuras untuk menanggapi
isu-isu miring tersebut sehingga Kapolri mengeluarkan surat edaran hate
speech untuk membendungnya.
Penutup
Apakah Jokowi akan jatuh ? Bagi saya hal
itu bisa saja terjadi tapi artinya negara ini telah kalah dalam
peperangan melawan para mafia. Masa kegelapan akan dialami lagi untuk
masa yang entah sampai kapan berlangsungnya. Di sisi lain, Jokowi tidak
punya beban untuk mundur dari posisinya sebagai Presiden. Toh ia naik
tanpa mengeluarkan banyak modal selain niat memperbaiki negeri ini,
selain itu dalam sejarah ia sudah tercatat sebagai Presiden ke-7
Republik Indonesia. Kalau sekiranya Jokowi merasa perannya sudah tidak
dibutuhkan lagi oleh rakyat Indonesia, ia bisa mundur kapan saja dengan
pikiran “nothing to loose”. Tapi sekali lagi, pembangunan bangsa ini
akan mundur apabila pemerintahan berhenti di tengah jalan.
Akhirul kalam, Jokowi hanyalah manusia
biasa yang pastinya memiliki banyak kekurangan. Jokowi juga bukan Dewa
yang bisa mengabulkan seluruh janji kampanyenya dalam waktu singkat.
Negeri sudah sangat parah keadaannya ibarat seorang yang terkena
penyakit kanker, untuk bisa sembuh kembali, perlu dijalani serangkaian
proses yang pahit seperti “kemoterapi” untuk membunuh sel-sel kanker
yang ganas. Beberapa kebijakan Jokowi juga dirasakan pahit, tapi semua
itu dilakukan untuk menyembuhkan sakitnya negeri ini.
Di balik seluruh pekerjaan pemerintah
tentulah terdapat banyak kekurangan yang harus dikritisi, misalnya
berkaitan dengan penandatanganan perpres, tempat kelahiran Soekarno,
wacana pencabutan subsidi listrik dan lain-lain. Jokowi juga punya
kelemahan dalam segi komunikasi, misalnya saat menghadiri beberapa event
internasional, Jokowi cukup pede mengandalkan bahasa Inggrisnya yang
pas-pasan. Semua itu setidaknya membuktikan jika tidak ada setingan yang
dilakukan dalam acara. Seperti diketahui, pada masa Presiden-Presiden
sebelumnya, acara sudah dirancang sedemikian rupa mencakup siapa yang
akan bertanya, apa pertanyaannya, hingga jawabannya. Untuk menyikapinya
tentu saja kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita akan
menertawakan kelemahan Jokowi yang berarti menertawakan bangsa sendiri,
atau bangga atas berbagai kelemahan dan kelebihan yang dimiliki pemimpin
bangsa ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar